Selasa, 06 November 2012

PPP: Dahlan Iskan di Bawah Tekanan saat Sampaikan Info ke BK DPR


BERITASATU.COM - Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Arwani Tomafi mencurigai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan berada di bawah tekanan saat menyampaikan informasi ke Badan Kehormatan (BK) DPR.
Apabila Menteri BUMN tidak bisa memberikan sisa nama (anggota DPR yang diduga memeras) serta data lengkapnya dengan segera, ia dianggap sekadar melakukan pencitraan, tidak konsisten, atau berada di bawah tekanan.
"Jangan sampai nanti muncul spekulasi Pak Dahlan tidak konsisten dengan apa yang dia sampaikan, (karena) katanya ada 10 nama. Atau jangan-jangan lalu muncul praduga ada tekanan," kata Arwani di Gedung Parlemen, Senayan, Selasa (6/11).
Menurut Arwani, langkah Dahlan memenuhi undangan BK DPR sendiri, merupakan langkah politik. Sedangkan soal 'peras-memeras' dan 'peminta jatah', itu sudah merupakan ranah pidana.
Oleh karena itu, dia berpendapat jika Dahlan ingin melakukan langkah 'bersih-bersih', sebaiknya menyampaikan laporan kepada lembaga penegak hukum.
"Menurut saya, langkah politik yang dia lakukan ke BK DPR itu tidak cukup sebagai Menteri BUMN. Karena kapasitas beliau mempunyai tanggung jawab untuk bersih-bersih di BUMN," kata dia lagi.
Seperti diberitakan, kemarin Dahlan Iskan hanya memberikan dua nama anggota dewan dan tiga BUMN kepada BK DPR.
Menurut Arwani pula, hal tersebut bisa memunculkan dugaan Dahlan sedang membangun pencitraan, karena dalam pernyataan sebelumnya dia mengatakan ada sekitar 10 nama. Karena itu, menurutnya, Dahlan harus segera menyampaikan sisa nama yang datanya menurut dia belum disiapkan tersebut.
"Bisa saja muncul dugaan bahwa ada tekanan-tekanan dari pihak tertentu yang mendesak Pak Dahlan, (Sehingga) tidak bisa menyebut seluruh nama yang dia akan sebut itu. Lalu muncul dugaan-dugaan itu," kata Arwani.
Arwani menambahkan laporan Dahlan kepada BK hanyalah pada level internal (DPR) dan ranah kode etik, serta bukan pada penanganan hukum.
"Untuk itu, upaya bersih-bersih BUMN Pak Dahlan jangan lakukan dalam konteks DPR saja," tutupnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar